Ombudsman RI: Pungli Masih Marak di Institusi

Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI), Prof Amzulian Rifai SH LLM PhD saat memberikan keterangan pers pada kegiatan seminar internasional "A Better Public Service Delivery in the Era of Disruption" di Novotel Palembang, Senin (11/3). Foto: ana/palpos.id

PALEMBANG, PALPOS.ID – Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI), Prof Amzulian Rifai SH LLM PhD mengungkapkan, pelayanan publik di Indonesia masih perlu ditingkatkan, mengingat hasil pengawasan yang dilakukan pihaknya, sampai saat ini masih terjadi pungutan liar (pungli) di institusi dan lembaga di Indonesia.

“Sampai saat ini masih terjadi pungli, masih ada di kementerian dan lembaga,  kita punya data yang cukup banyak terkait itu,” ungkap Amzulian di sela kegiatan seminar internasional “A Better Public Service Delivery in the Era of Disruption” di Novotel Palembang, Senin (11/3).

Meski tak menyebut institusi dan lembaganya namun terhadap institusi dan lembaga tersebut pihaknya telah melakukan bimbingan agar pelayanan ke masyarakat lebih baik. “Kementerian yang kita nilai merah kita kasih bimbingan, contohnya Kementerian Pertahanan sebelumnya merah ta kami bimbing dan sekarang sudah baik,”jelasnya didampingi Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya dan Walikota Palembang, Harnojoyo.

Sejauh ini, kata dia pelaporan yang masuk terkait pelayanan publik ke Ombudsman RI paling banyak di Pemerintah Daerah (Pemda). Sepanjang tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018, pihaknya telah menerima sebanyak 27.345 pengaduan dari masyarakat atas dugaan maladministrasi yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Peringkat tiga besar dugaan maladministrasi yang diterima adalah penundaan berlarut (undue delay), penyimpangan prosedur dan tidak memberikan pelayanan. Sementara peringkat tiga besar instansi pelayanan publik yang banyak dikeluhkan adalah Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Kementerian Pertanahan (BPN/ATR),” papar Amzulian.

Untuk itu ia mengharap agar kepala daerah dapat berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang maksimal. “Kami sangat mengapresiasi, Pak Wagub Sumsel dan Walikota Palembang hadir, itu menunjukkan komitmen kepala daerahnya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik,”tandasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, H Mawardi Yahya menyebut peringatan HUT Ombudsman RI ke-19 Menjadi momentum dan memberi makna yang sangat bersar bagi Sumsel dalam rangka percepatan khususnya pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat Sumsel. (ana)