Dituntut 5 Tahun Penjara, Terdakwa Korupsi di Banyuasin Menangis di Depan Hakim

Suasana persidangan Ahmad Lutfi di PN Klas IA Khusus Tipikor Palembang, Senin (01/03/2021). Foto: diansyah/palpos.id

PALEMBANG, PALPOS.ID – Dituntut 5 tahun penjara. Ahmad Lutfi (32), terdakwa dugaan korupsi proyek irigasi Desa Tabala Jaya, Kecamatan Banyuasin menangis saat menjalani sidang pledoi secara virtual di PN Klas IA Khusus Tipikor Palembang, diketuai majelis hakim Erma Suharti SH MH, Senin (01/03/2021).

“Saya cuma menikmati Rp25 juta, Pak hakim, selebihnya dinikmati oleh perangkat desa lainnya, seperti kades, bendahara dan sekretaris. Dan tidak seperti disangkakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU),” jelas terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin ini.

Sementara itu, pengacara terdakwa, Azriyanti SH mengatakan menurut pengakuan terdakwa di persidangan tadi bukan hanya kliennya sendiri yang menikmati.

‘’Berdasarkan pengakuan klien kita, kades juga menikmati sebesar Rp 200 juta, dan bendahara serta sekretaris kuah menikmati sebesar Rp 100 juta. Dan memang pada sidang waktu itu sudah diungkapkan mereka,” tuturnya.

Ditambahkannya,  pada intinya mereka membenarkkan, namun setelah itu berkata lagi bahwa duit itu sudah diperuntukkan. “Dalam arti kata, uang itu sudah dibelikan bahan bangunan saja menurut dia. Dan klien kami memang ada turut memakai unang tersebut  sebebar Rp 25 juta, serta telah dititipkan juga kepada jaksa sebesar Rp 5 juta,” pungkasnya.

Diketahui, dalam dakwaan JPU Kejari Banyuasin, Lukber Lianmata, terdakwa ditetapkan 3 Oktober 2020 lalu atas dugaan pengurangan volume pengerjaan proyek aliran pertanian dari Kementerian Pertanian TA 2016-2017.

Terdakwa sendiri diduga korupsi untuk mendukung program pembangunan percepatan pertanian dilakukan tahun 2016 dan kembali dilanjutkan tahun 2017 di Desa Tabala Jaya, Kecamatan Karang Agung Ilir, Kecamatan Banyuasin.

Dalam persidangan sebelumnya, JPU menjelaskan terdakwa telah memberikan HOK atau upah kerja tidak tercantum dalam RUKK kelompok tani, sehingga tujuan dan sasaran kegiatan pengembangan irigasi rawa TA 2016 tidak tercapai. Sehingga, berdasarkan perhitungan kerugian negara atau daerah Inspektorat Kabupaten Banyuasin lebih kurang Rp334,7 juta. (*)