Masa Jabatan Habis Ditengah Tahapan, Anggota KPU dan Bawaslu Pagaralam, Seleksi Dipercepat dan Diperpanjang

Ketua dan anggota KPU Kota Pagaralam ketika audensi dengan Walikota Pagaralam, Rabu (23/09/2020). Foto: efvhan/Palpos.ID

PAGARALAM, PALPOS.ID – Tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 akan diwarnai dengan seleksi anggota KPU dan Bawaslu Kota Pagaralam. Sebabnya masa jabatan anggota dua lembaga ini akan berakhir sebelum tahapan berakhir.

Hal ini dikhawatirkan menganggu tahapan Pemilu dan Pilkada 2024. Karenanya muncul opsi untuk mempercepat proses seleksi, atau memperpanjang masa jabatan anggota dua lembaga itu.

Masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu Pagaralam memang hanya lima tahun saja. Setelah itu harus dilakukan seleksi lagi. Data yang dihimpun menyebutkan, Lima anggota KPU dilantik pada Januari 2019 lalu.

Karenanya masa jabatan anggota KPU Kota Pagaralam akan habis pada Januari 2024. Sementara masa jabatan anggota Bawaslu Kota Pagaralam berakhir pada 2023. Tiga anggota Bawaslu Pagaralam dilantik pada 2018 lalu.

Sementara itu pada 2023 dan 2024, tahapan Pemilu dan Pilkada sudah berjalan. Dengan kata lain tahapan ini berlangsung ketika masa jabatan KPU dan Bawaslu Pagaralam telah berakhir. Tahapan Pemilu 2024 sendiri dikabarkan akan dimulai pada Maret 2022.

Ketua KPU Kota Pagaralam, Rahmat Qori Setiawan Amd beranggapan, proses seleksi di tengah jalan akan menganggu tahapan Pemilu dan Pilkada 2024. Tapi Qori belum bisa berkomentar lebih jauh lagi. “Kita tunggu saja solusi yang disiapkan pemerintah dan DPR RI,” ujarnya ketika dihubungi Kamis (24/06).

Apa solusinya? “Ada wacana perpanjangan masa jabatan. Tapi tentunya harus ada dasar hukumnya. Secara pribadi saya mengikuti saja regulasi dari pemerintah dan DPR,” jawab Qori.

Anggota KPU Kota Pagaralam Divisi Hukum, Hendri SE mengatakan, proses seleksi kemungkinan besar akan menganggu tahapan Pemilu dan Pilkada 2024. “Karena dalam masa itu sudah masuk tahapan Pemilu dan Pilkada 2024,” ujarnya.

Hendri melanjutkan, terkait masa jabatan KPU dan Bawaslu kabupaten/kota ini pernah dibahas dalam rapat antara KPU RI,Bawaslu RI, dengan Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu. Saat itu muncul dua opsi sebagai solusi. “Pemendekan pada 2022  atau perpanjangan hingga 2025,” tuturnya.

Maksudnya adalah seleksi anggota KPU dan Bawaslu kabupaten/kota digelar pada 2022 atau dipercepat dari jadwal semula. Atau masa jabatan mereka diperpanjang saja hingga 2025 baru kemudian diadakan seleksi lagi.

Mana yang bagus di antara dua opsi ini? Secara pribadi, Hendri bilang, dua opsi tersebut memiliki sisi positif. Kalau seleksi dipercepat, penyelenggara yang baru  masih banyak waktu untuk orientasi tugas, Bimtek, dan lain-lain.

Adapun kalau diperpanjang, anggota KPU lama sudah siap karena acuannya tetap UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. “Kita sebagai penyelenggara menunggu apa yang menjadi keputusan, dan kesepakatan di pusat,” tambah Hendri.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Pagaralam, Edy Budi Ahmadi SE membenarkan masa jabatannya dan dua anggota Bawaslu Pagaralam lainnya akan berakhir pada 2023 mendatang.

Tapi Edy belum bisa memastikan akan ada seleksi lagi seperti dulu atau tidak. “Soal seleksi masih simpang siur. Saat ini ada dua isu yakni kami diseleksi di tahun 2022 atau diperpanjang,” ucapnya. (*)

Editor: Bambang Samudera