Perluas Pembatasan TKA Masuk Indonesia

Ilustrasi para pekerja TKA. (Foto : Istimewa)

MUARAENIM, PALPOS.ID  – Menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Muara Enim. “Dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021, orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya,” ucap Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim Made Nur Hepi Juniartha melalui Humas  Deni Harianto, Jumat (23/7).

Dalam peraturan yang resmi berlaku sejak 21 Juli 2021 ini, sekaligus menggantikan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. “Perluasan pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia ini dilakukan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19,” kata Deni.

Misalnya, kata dia, pekerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia seperti diwilayah Kabupaten Muara Enim sebagai bagian dari proyek strategis nasional (Sumsel 8) sudah memegang kitas TKA tersebut boleh masuk. “Tapi kalau dia (perkerja asing, red) memegang izin tinggal terbatas (Kitas) baru tidak boleh masuk Indonesia,” jelasnya.

Lanjutnya, Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 lebih mengetatkan warga negara asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Sebab varian delta ini penyebarannya lebih cepat, ini harus diredam cepat.

Untuk itu, lanjutnya, Kementeri Hukum dan HAM sudah berkoordinasi dengan kementerian luar negeri, kementerian perhubungan bahwa pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat.“Apabila kegiatan darurat ini dinyatakan selesai, mungkin nanti ada peraturan baru lagi yang keluar,” terangnya.

Sementara itu, Humas PLTU Sumsel 8 Giana, menjelaskan peraturan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, harus diikuti.

Kalau ditanya apakah ada imbas atau tidak, kata dia, kemungkinan besar iya. “Karena tentunya dihujung pekerjaan ada banyak komisioning (Pengujian, red) tentunya melibatkan tenaga ahli dari sana (China),” jelas Giana, Minggu (25/7). (*)