Kesadaran Pengusaha Walet Rendah, PAD OKI Tidak Pernah Capai Target

Sekretaris Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Dina Junita Nara. Foto: diansyah/palpos.id

KAYUAGUNG, PALPOS.ID – Penerimaan sektor pajak yang diketahui menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ogan Komering Ilir (OKI) tidak pernah mencapai target. Hal itu lantaran masih rendahnya kesadaran membayar pajak dari para pengusaha walet di Bumi Bende Seguguk.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Ogan Komering Ilir, Suhaimi MSi melalui Sekretaris, Dina Junita Nara mengatakan, selain kesadaran pengusaha yang kurang, juga terdapat kendala lain yang dihadapi oleh petugas saat menagih pajak.

“Saat petugas turun untuk penagihan pajak secara jemput bola, memang penagihannya bersifat lemah karena pihak kita belum memiliki juru sita,” ungkapnya saat dikonfirmasi Palpos.id, Kamis (09/09).

Ditambahkannya, untuk permasalahan juru sita pihaknya sudah mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk diadakan pelatihan juru sita namun belum terealisasi hingga saat ini.

“Kalau sudah ada petugas juru sita, maka penagihan pajak walet akan lebih maksimal. Para juru sita akan menyegel tempat usaha jika Wajib Pajak (WP) tidak dipatuhi untuk dibayar,” terangnya.

Dikatakannya lagi, dari 474 wajib pajak pengusaha walet yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdapat hanya sebanyak 154 wajib pajak yang aktif membayar.

“Kalau yang kita temukan di lapangan. Pemilik usaha walet selalu menutupi hasil usaha mereka, sehingga pajak yang dibayar tidak sesuai pendapatan. Dan juga yang mereka bayar itu pajak pribadi saja,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dalam waktu dekat ini akan dilakukan pendataan ulang usaha walet yang ada di Ogan Komering Ilir. Selain itu, pihak BPPD akan melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri OKI melalui Momerandum of Understanding (MoU).

“Dilihat dari jumlah pajak yang dibayarkan sampai Juli 2021 sebanyak Rp 21 juta atau tereliasasi 72,72 persen, tapi target ini akan dinaikkan pada APBD perubahan menjadi Rp 130 juta,” pungkasnya.

Masih kata Dina, mereka optimis hal tersebut bisa terealisasi dengan adanya kerjasama dengan Kejaksaan Negeri OKI. Misalnya terdapat Wajib Pajak yang bermain pajak maka akan dikirim langsung surat penagihan. (*)

Editor: Bambang Samudera