Ridho Yahya : Kepala Sekolah Harus Punya Target

Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM. (Foto : Prabu/Palpos.id)

PRABUMULIH, PALPOS.ID – Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM mengimbau kepada seluruh kepala sekolah di Kota Prabumulih, untuk bukan sekedar menduduki jabatan dan gaya-gayaan saja akan tetapi harus memiliki target capaian selama menjabat.

“Kepala sekolah itu tidak hanya sekedar menjabat saja, hanya untuk memenuhi eselon tapi harus punya target supaya apa yang dipimpin berhasil, bukan untuk gaya saja,” ujar Ridho Yahya dalam sambutannya saat menghadiri pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Kepala Sekolah (Cakep), yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan, bertempat di Balai Diklat Prabumulih, Senin (13/9/2021).

Oleh karena itu orang nomor satu di Kota Prabumulih itu berpesan, agar guru yang mengikuti Diklat Cakep agar nantinya ketika menjabat kepala sekolah memiliki data tentang sekolah, siswa dan sarana prasarana sekolah serta menyusun target kerja.

“Harus ada data misal masalah BTA (Baca Tulis Alquran) berapa persen, kondisi bangunan sekolah bagaimana, jumlah anak berapa dan lainnya. Kalau tidak punya data bagaimana mau bekerja, berat jadi kepala sekolah itu karena kita jadi panutan dan contoh,” ucapnya.

Lebih lanjut pria yang gemar olahraga itu mengaku heran, karena ada beberapa peserta diklat cakep telah menduduki jabatan kepala sekolah. “Kenapa ini sudah jadi kepala sekolah masih ikut diklat, apa saya turunkan dulu jabatannya. Kita harus menegakkan aturan jangan sampai kita buat aturan kita yang melanggar,” cetusnya.

Sementara itu Plh Sekretaris BPSDMS Pemprov Sumsel, Iman Subarno mengatakan untuk menduduki jabatan kepala sekolah wajib memiliki sertifikat sesuai dengan aturan.

“Dalam Permendikbud 2018 pasal 10 bahwa untuk pengangkatan kepala sekolah wajib mempunyai sertifikat, dulu namanya NUKS atau nomor unik kepala sekolah tapi kalau sekarang STTPL atau surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan,” ungkapnya.

Jika tidak memiliki STTPL kata Imam, maka meski gubernur, walikota dan bupati tidak bisa mengangkat kepala sekolah karena registrasi langsung di kementerian.

“Berbeda dengan diklat yang lain tapi untuk kepala sekolah tidak bisa karena sertifikat sudah dibarcode dan semua sudah sistem semua. Makanya yang mengajar diklat dari kementerian, pengawas dari palembang dan semua sudah ada sertifikat nasional,” bebernya. (*)