Serbu Gedung DPRD, Emak-Emak di LubukLinggau Desak BK Rekomendasikan Pemecatan Wakil Ketua DPRD

Puluhan emak-emak menggelar aksi demo di DPRD Lubuklinggau , mendesak BK rekomendasikan pemecatan oknum wakil ketua DPRD Lubuklinggau, Senin 913/9).

LUBUKLINGGAU, PALPOS.ID – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau, diserbu emak-emak, Senin (13/9).

Kedatangan kaum hawa tersebut, mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Lubuklinggau untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran norma agama yang diduga dilakukan oknum Wakil Ketua DPRD Lubuklinggau, berinisial Sy.

Dalam kesempatan itu, para emak ini menuntut agar BK merekomendasikan pemecatan bagi Wakil Ketua DPRD Lubuklinggau bila terbukti yang bersangkutan melanggar norma agama.

Pasalnya sebagai pejabat publik, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini harusnya menjadi contoh bagi masyarakat.

Seperti yang diungkapkan Isa (42), salah satu emak-emak peserta demo. Isa mengaku sangat kecewa atas dugaan pelanggaran norma agama yang dilakukan oleh oknum pimpinan di DPRD Lubuklinggau ini. Karena oknum dimaksud dinilai tidak memberikan contoh yang baik.

Untuk itu dia mengharapkan BK segera memproses oknum pimpinan DPRD Lubuklinggau tersebut.

“Bila ini tidak ada tindak lanjutnya, maka kami akan datang kembali dengan massa yang lebih besar,” ancamnya.

Selain para emak-emak, dalam aksi itu juga bergabung sejumlah pemuda yang melakukan protes. Mereka juga mendesak BK memproses tuntutan yang mereka lakukan dalam aksi sebelumnya.

“Sudah satu pekan belum ada kelanjutannya,” ujar Mirwan Batubara, dalam orasinya.

Sementara itu, H Agus Hadi, anggota BK DPRD Lubuklinggau menyatakan bahwa BK bekerja sesuai regulasi dan tidak bisa diintervensi dari pihak manapun. BK sendiri dipastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD Lubuklinggau atas dugaan pelanggaran norma agama tersebut.

“Senin depan baru akan dilakukan pemeriksaan,” tegasnya.

Sementara itu, dalam aksi unjuk rasa tersebut massa membawa spanduk menuntut pemecatan oknum pimpinan dewan yang dilengkapi dengan foto-foto mesra oknum tersebut dengan wanita yang diduga telah dinikahi namun wanita tersebut masih dalam massa Iddah yang belum boleh di Nikahi. (*)