Vaksinasi Jadi Syarat Turun Level PPKM

Petugas medis menyuntikan vaksin COVID-19 ke pada warga saat vaksinasi COVID-19 massal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (5/07). Pemprov DKI Jakarta menggelar program Serbuan Vaksin Massal yang diperuntukan bagi warga minimal berusia 12 tahun guna mendukung program pemerintah pusat satu hari satu juta vaksinasi untuk menuju Indonesia sehat bebas COVID-19. (Issak Ramdhani / fin.co.id)

JAKARTA, PALPOS.ID – Masih banyak stok dosis vaksin di daerah yang belum disuntikkan ke masyarakat. Pemerintah daerah pun diminta bergerak cepat. Cakupan vaksinasi akan menjadi indikator evaluasi penurunan level PPKM.

“Data Kemenkes menyebut ada 41 juta dosis vaksinasi saat ini ada pada stok provinsi dan kabupaten/kota. Stok itu belum disuntikkan. Ini sangat disayangkan mengingat animo masyarakat yang tinggi untuk vaksinasi,” ujar Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan, Senin (13/9).

Pemerintah, lanjutnya, memasukkan cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM. Menurutnya, proses transisi hidup bersama COVID-19, telah diputuskan.

“Saat ini kebijakan pemerintah adalah memasukkan cakupan indikator vaksinasi dalam evaluasi penurunan PPKM. Mulai dari level 3 ke level 2, dan level 2 ke level 1 di Jawa-Bali,” pungkas Luhut. (rh/fin)

Kriteria Cakupan Vaksin Berdasarkan Penurunan Level:

  1. Cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 50 persen dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 40 persen. Ini sebagai syarat tambahan untuk bisa turun dari level 3 ke level 2.
  2. Cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 70 persen dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 60 persen. Ini sebagai syarat tambahan untuk bisa turun dari level 2 ke level 1.
  3. Untuk kota-kota yang saat ini berada pada level 2, akan diberikan waktu selama 2 minggu untuk mengejar target berdasarkan poin 1. Jika tidak bisa dicapai, akan dinaikkan statusnya ke level 3. (rh/fin)