Ada 3.830 Orang Status Hitam Masuk Mal, DPR: Ini Seperti Formalitas Saja

Petugas medis menyuntikan vaksin COVID-19 ke pada warga saat vaksinasi COVID-19 massal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (5/07). Pemprov DKI Jakarta menggelar program Serbuan Vaksin Massal yang diperuntukan bagi warga minimal berusia 12 tahun guna mendukung program pemerintah pusat satu hari satu juta vaksinasi untuk menuju Indonesia sehat bebas COVID-19. (Issak Ramdhani / fin.co.id)

JAKARTA, PALPOS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar menindaklanjuti data 3.830 orang berstatus hitam yang berkeliaran di mal. Data yang diperoleh dari PeduliLindungi saat pengunjung mal masuk.

Status hitam, artinya yang bersangkutan terdeteksi positif Covid atau menjadi kontak erat dengan penyintas.

“Bagaimana mungkin orang tersebut bisa berkeliaran di mal ? Bukankah saat scan barcode dan status mereka berwarna hitam seharusnya dilarang masuk oleh petugas?” tanya Netty dikutip Kamis (16/9).

Menurut Netty, adanya ribuan orang berstatus hitam berkeliaran di mal menunjukkan lemahnya sistem protokol kesehatan di tempat publik. Dan juga menjadi kritik terhadap sistem aplikasi.

“Tidak semua penjaga pintu memerhatikan dengan seksama hasil scanning barcode. Bahkan ada mal yang pengunjungnya bisa masuk tanpa melewati deteksi barcode. Ini seperti formalitas saja, bukan benar-benar untuk menyaring pengunjung yang sehat dan tidak,” lanjutnya.

Kelemahan sistem PeduliLindungi adalah tidak dapat membedakan status hitam pengunjung: apakah karena positif Covid-19 atau karena menjadi kontak erat.

“Status pengunjung bisa otomatis berubah menjadi hitam saat sudah berada di dalam mal ketika terdeteksi menjadi kontak erat. Jadi perubahan status bukan karena tes swab antigen atau swab PCR tapi lebih pada otomatisasi aplikasi,” ujar Netty

Bagaimana tindak lanjut pemerintah atas pengunjung berstatus hitam. Yang secara prosedur medis, seharusnya dibantu untuk melakukan isolasi terpusat (isoter) di pusat karantina atau isolasi mandiri.

“Apakah Kementerian Kesehatan telah menyiapkan infrastruktur dan nakes di tempat publik seperti mal agar mereka yang berstatus hitam segera mendapat perawatan?” tanya Netty lebih lanjut.

Selain itu, kata Netty, aplikasi PeduliLindungi juga tidak dapat mendeteksi status hijau pengunjung dengan akurat. Terlebih ketika orang tersebut sudah divaksin.

Dengan faktor kelengahan penjaga mal, tidak tersedianya infrastruktur medis, dan kurang akuratnya aplikasi untuk mendeteksi, kata Netty, perlu dipertimbangkan penggunaan tes swab antigen atau swab PCR sebagai persyaratan masuk area publik, bukan sekadar status hijau aplikasi. (khf/fin)