Hoax Biaya Covid-19 Tak di Tanggung Pemerintah

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Lesty Nuraini. (Foto : Cuci/Palpos.id)

PALEMBANG, PALPOS.ID – Masyarakat Gempar di karenakan Ada informasi bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tak lagi menanggung biaya perawatan pasien Covid-19 mulai 1 Oktober 2021.

Informasi yang beredar itu juga menyebutkan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hanya menanggung biaya perawatan pasien Covid-19 maksimal Rp18 juta, sehingga pasien diminta untuk menyiapkan asuransi masing-masing.

Adapun tulisan yang beredar tersebut yakni “Ingat mulai 1 Oktober pasien Covid tidak ditanggung Kemenkes lagi, BPJS hanya cover maksimal 18Juta.! Alternatif lain pake Asuransi sendiri. Jaga diri baik-baik,” tulis flyer yang beredar.

Menangggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Lesty Nurainy saat dikonfirmasi langsung menegaskan bahwa info itu hoaks.

“Hoaks, biaya pasien yang terjangkit Covid masih tetap dijamin melalui Kemenkes,”ungkap Lesty saat di konfirmasi, Sabtu. (18/9)

Sementara Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menegaskan, informasi itu tidak benar. “Informasi yang beredar itu tidak benar, itu hoax,” katanya.

Biaya perawatan pasien Covid-19 kata Siti, tetap ditanggung pemerintah dengan sumber biaya berasal dari Kemenkes.

Mekanisme perhitungan penggantian biaya, lanjutnya menggunakan metode Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs).

INA-CBGs adalah sebuah sistem pembayaran dengan sistem paket, berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Selain itu, tak ada batasan besaran biaya yang ditanggung.

“Besaran INA-CBGs bervariasi, tidak dibatasi Rp18 juta. Prinsipnya memenuhi kebutuhan medis perawatan Covid-19,”ungkap Siti.

Lanjutnya, penghentian cover biaya pasien Covid-19 dilakukan ketika masa isolasi atau perawatan selesai. “Bila saat itu ternyata masih diperlukan perawatan lanjutan karena kondisi komorbid, komplikasi, atau koinsiden, maka beralih ke sumber pembiayaan lain,” bebernya.

Sumber pembiayaan lain misalnya, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau asuransi lain pasien masing-masing. (*)