Terima Kunjungan Pemkab Muba, Pemkab OKI Berbagi Langkah Strategis Resolusi Sengketa Lahan

Pihak Pemkab OKI, Drs H Antonius Leonardo MSi saat menerima kedatangan Pemkab Muba, H Yudi Herzandi SH MH, Jumat (17/9). Foto: Diskominfo OKI

KAYUAGUNG, PALPOS.ID – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menerima Kunjungan Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memahami proses Resolusi Sengketa Lahan yang ada di Bumi Bende Seguguk melalui perubahan nomenklatur, Jumat (17/9).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Muba, H Yudi Herzandi SH MH mengatakan, Pemkab OKI cukup berhasil melakukan penyelesaian sengketa dan pengawasan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, pihaknya ingin mengetahui langkah strategis yang dapat dilakukan.

“Kami ingin belajar dari OKI yang sudah mampu menyelesaikan cukup banyak kasus terkait sengketa dan pengawasan pemanfaatan lahan. Tak hanya kepastian hukum bidang pertanahan, penyelesaian konflik pertanahan juga dapat menciptakan keadilan pada bidang tersebut,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten OKI, Drs H Antonius Leonardo MSi menuturkan, pada tahun 2016, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan daerah OKI, maka pertanahan Sekretariat Daerah OKI berubah nomenklatur menjaid Dinas Pertanahan OKI.

“Pemkab OKI selalu berupaya menciptakan keadilan pada bidang pertanahan. Dan satu hal terpenting dalam penyelesaian sengketa lahan ataupun pengawasan pemanfaatan lahan yaitu harus dilakukan dengan cara yang baik, karena tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Jika tidak, akan terjadi hal yang buruk tentu kita tidak menginginkan hal ini terjadi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertahanan Kabupaten OKI, Deddy Kurniawan SSTP menerangkan, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Dinas Pertanahan Kabupaten OKI setidaknya telah menangani sebanyak 51 kasus.

“Di tahun 2019, Dinas Pertanahan Kabupaten OKI 10 kasus tuntas 100% selebihnya masih dalam proses mediasi. Untuk tahun 2020, berhasil menuntaskan 9 kasus, 5 kasus dalam tahap mediasi, 2 kasus dalam tahap pengumpulan data, 3 kasus dalam tahap analisis data, dan 5 kasus masuk tahap pemeriksaan. Sedangkan pada tahun ini, 4 kasus telah tuntas 100% dan 10 kasus lain masih dalam proses penyelesaian,” jelasnya.

Menyadari banyaknya kasus dan keterbatasan sumber daya untuk membantu penyelesaian, Deddy bersama jajaran berinisiatif untuk membentuk “Tim Yuridis” dan memiliki layanan Aplikasi Dokter Dispertan.

“Aplikasi Dokter Dispertan ini sebagai penunjang kinerja Tim Yuridis untuk kategorisasi permasalahan sengketa lahan yang bisa diakses siapa saja dan dimana saja. Karena Pemkab OKI,  melalui Dinas Pertahanan ingin memberikan pelayanan dengan transparasi informasi kepada masyarakat secara cepat, mudah dan akuntabel,” tutupnya. (*)

Editor: Bambang Samudera