Tidak Perlu Ada Perpanjangan Masa Jabatan KPU

Kemas khoirul mukhlis saat rapat dengan sejumlah tokoh di Sumsel. (Foto : Istimewa)

PALEMBANG, PALPOS.ID – Usulan perpanjangan masa jabatan penyelengara pemilu tidak perlu diperpanjang. Karena dalam menyukseskan pemilu maupun pilkada, KPU dibantu oleh banyak pihak, termasuk sekretariat KPU yang merupakan ASN.

Demikian dikatakan mantan Ketua KPU Kota Palembang, Kms Khoirul Mukhlis, Jumat (17/9). Menurutnya pergantian masa jabatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagian besar berlangsung menjelang pemilu. Namun hal itu bukan menjadi alasan bagi pihak tertentu untuk meminta perpanjangan masa jabatan KPU, karena kata Mukhlis, untuk menyukseskan pesta demokrasi baik pilkada maupun pemilu, KPU tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh ASN yang massa jabatannya lebih permanen.

Oleh sebab itu, walaupun terjadi pergantian komisioner KPU, tahapan pilkada tetap bisa jalan. Karena komisioner KPU yang baru bisa mengetahui semua persiapan pemilu yang telah dilaksanakan dari ASN yang bekerja di lembaga tersebut.

Selain itu, kata Mukhlis, tahapan pilkada ini sudah mulai dilakukan sejak Januari 2022, jadi ada banyak waktu yang bisa dilakukan oleh penyelenggara untuk menyukseskan pesta demokrasi. “Kami dulu juga dilakukan pergantian menjelang pemilu. Dan Alhamdulillah, pesta demokrasi yang telah kita persiapkan sebelum masa jabatan berakhir, bisa diteruskan oleh pengganti kami, dan berlangsung sukses. Saya yakin, hal yang sama juga bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang ada sekarang maupun penggantinya kelak,” ujar Mukhlis.

Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra menyampaikan usulan pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9).

Dia mengusulkan agar masa kerja KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diperpanjang menjelang Pemilu 2024. “Kami berharap agar ini bisa diperpanjang”. “Apakah bisa nantinya regulasi peraturan perundang-undangan didiskusikan,” ujar Ilham.

KPU RI juga telah mengusulkan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) digelar pada 21 Februari 2024. Selain itu, KPU juga mengusulkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 November 2024.

Ilham mengatakan diusulkannya jadwal dan tahapan itu berdampak pada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Menurut dia, terdapat anggota KPU provinsi, kabupaten dan kota yang akhir masa jabatannya pada 2023 dan 2024. Ilham menyebut sebanyak 24 satuan kerja (satker) tingkat KPU provinsi dengan jumlah 136 anggota, yang berakhir masa jabatan di 2023.

Sementara di 2024, sebanyak sembilan satker dengan jumlah 49 anggota. Selain itu, satker KPU tingkat kabupaten/kota yang berakhir masa jabatan di tahun 2023 sebanyak 317 satker dengan 1.585 anggota. Sementara di tahun 2024, sebanyak 196 satker dengan 980 anggota yang berakhir masa jabatannya. (*)