Langkah Awal Mewujudkan Gambut Lestari di Kabupaten Banyuasin

Kegiatan Workshop RPPEG Kabupaten Banyuasin di Hotel Beston Palembang, Jumat (24/09). Foto: sefty/palpos.id

PALEMBANG, PALPOS.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, memulai proses persiapan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) dengan menyelenggarakan “Lokakarya Pendahuluan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten Banyuasin”, Jumát (24/09), di Hotel Beston, Palembang.

Lokakarya yang dilaksanakan secara luring dan daring ini merupakan langkah awal Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk membangun komitmen dan rencana dalam penyusunan RPPEG Kabupaten Banyuasin, dalam upaya pelestarian lahan gambut di Sumatera Selatan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Banyuasin, khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan ekosistem gambut.

Lokakarya ini juga dimaksudkan untuk memperkenalkan komitmen dan rencana dalam penyusunan RPPEG Kabupaten Banyuasin, serta mendapatkan masukan terkait Tim Pokja dan proses penyusunan RPPEG yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Banyuasin. Harapannya, para pemangku kepentingan dapat memahami prosedur penyusunan RPPEG di tingkat kabupaten yang menjadi dasar dalam proses implementasi penyusunan RPPEG Kabupaten Banyuasin.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini sedang berproses dalam penyusunan RPPEG Provinsi. Sebagai salah satu kabupaten yang sangat memperhatikan pengelolaan gambut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga akan memulai proses penyusunan RPPEG tingkat kabupaten. Pertemuan dalam bentuk lokakarya pendahuluan penyusunan RPPEG ini merupakan langkah persiapan dan kelanjutan dari proses penyusunan RPPEG Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Dr H Muhammad Senen Har SIP MSi, menyampaikan, kegiatan yang direncanakan ini (Penyusunan RPPEG) adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuasin disekitar lahan gambut. ‘’Masyarakat harus dijadikan sebagai subjek, bukan objek, untuk pemeliharaan dan pengelolaan gambut di Kabupaten Banyuasin. Harapannya penyusunan RPPEG ini nantinya dapat memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan Banyuasin yang bangkit, adil dan sejahtera,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Banyuasin, Ir H Kosarudin MSi juga mengatakan salah satu tujuan lokakarya ini adalah dirumuskannya POKJA Penyusunan RPPEG Kabupaten Banyuasin. Pertemuan yang dihadiri para pihak di Kabupaten Banyuasin ini merupakan proses awal dimulainya persiapan secara intensif.

“Diharapkan akan terkumpulnya masukan baik dari sudut pandang OPD yang bersangkutan maupun dari keilmuan masing-masing, serta partisipasi aktif dan dukungan dalam proses penyusunan RPPEG sebagai upaya pelestarian dan pemanfaatan gambut yang berkelanjutan di Kabupaten Banyuasin,” terangnya.

Selain itu, sebagai rangkaian dari proses pembangunan di Kabupaten Banyuasin, diharapkan proses penyusunan RPPEG ini dapat bersinergi dengan programprogram pengelolaan lahan gambut lainnya yang sudah dijalankan oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi.

Penyusunan dokumen RPPEG merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. PP tersebut memberikan mandat kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan RPPEG sesuai kewenangannya.

Meliputi RPPEG nasional oleh Menteri, RPPEG provinsi oleh Gubernur, dan RPPEG kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota.

Dokumen RPPEG memuat rencana jangka panjang pengelolaan dan perlindungan lahan gambut untuk 30 tahun ke depan. “Dokumen ini merupakan upaya perlindungan awal bagi lahan gambut dari kerusakan, dan degradasi lahan. Dalam penyusunannya, harus dilakukan secara komprehensif dan teliti, dengan melibatkan berbagai pihak dari tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional,” terangnya.

Hadirnya RPPEG diharapkan mampu mendorong pemanfaatan gambut yang lebih baik bagi masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya kerusakan dan menjamin kelestarian fungsi ekosistem gambut di Kabupaten Banyuasin untuk sekarang dan masa yang akan datang.

“Sebagai wahana pertemuan para pihak, lokakarya ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, meliputi Sekda Kabupaten Banyuasin, jajaran UPT Kementerian LHK, BRGM, DLHP Pemprov Sumatera Selatan, OPD Kabupaten Banyuasin, akademisi, mitra pembangunan, kalangan swasta dan profesional, serta media,” paparnya.

Kegiatan ini didukung oleh ICRAF Indonesia, Forum DAS Sumatera Selatan, dan Balai Penelitian Tanah sebagi bagian upaya #PahlawanGambut di Sumatera Selatan.

#PahlawanGambut adalah sebuah gerakan untuk menghimpun pengetahuan, pembelajaran, pemahaman serta berbagai ide terkait pengelolaan gambut berkelanjutan oleh para penggiat, peneliti, pelaku usaha, petani dangenerasi muda di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. (*)

Editor: Bambang Samudera