Komisi V Kembali Perjuangkan Insentif Guru Honor

Wakil Ketua DPRD Sumsel, H Muchendi M bersama Komisi V DPRD Sumsel saat mengunjungi Dirjen GTK Kemendikbud RI. (Foto :istimewa)

PALEMBANG, PALPOS.ID – Setelah sebelumnya berhasil memperjuangkan insentif untuk guru honor di Sumsel. Jelang pembahasan APBD Sumsel tahun 2021, Komisi V DPRD Sumsel kembali melakukan hal yang sama, tetapi dengan anggaran yang lebih besar dan jumlah honorer yang di cover lebih banyak lagi.

Wakil Ketua Komisi V, Mgs H Syaiful Fadli yang ditemui, Rabu (13/10) mengatakan, jelang pembahasan APBD Sumsel tahun 2022, Komisi V kembali Mengawal Aspirasi Guru Honor SMA/SMK se Sumsel, untuk Insentif atau Tambahan Honor dari APBD Sumsel, yang tahun 2021 bernama Bantuan Tambahan Belajar Daring.

“Kita akan berusaha agar tahun 2022 ini pemprov kembali anggarkan insentif guru honor, dengan nilai yang lebih besar yakni 2 kali lipat dari Tahun 2021 Rp 21 Milyar utk lebih kurang 9 rb Guru Honor dan Tenaga Kependidikan se Sumsel,” katanya.

Untuk itu, Komisi V bersama Wakil Ketua DPRD Sumsel, Muchendi Mahzareki, dan Diknas Sumsel, mendatangi Dirjen GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

“Kedatangan kota ke dirjen adalah untuk meminta Fatwa Tertulis, agar insentif ini bisa dianggarkan setiap tahun. Sehingga, walaupun nantinya kami sudah tidak diamanahkan di DPRD Sumsel, tetapi program ini tetap berjalan dan menjadi amal jariyah kami,” katanya.

Disinggung soal hasil pertemuan dengan dirjen, politisi PKS ini mengatakan, dalam pertemuan itu mereka diterima  perwakilan dari Ditjen GTK yaitu Bapak Rohimat. Dalam pertemuan disampaikan penjelasan maksud dan penafsiran terhadap Pasal 59 ayat 3 (tiga) pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan guru pengganti jika terjadi kekosongan guru di sekolah tanpa harus melihat jenis daerah khusus/bukan dan tanpa melihat status kepegawaiannya apakah ASN / bukan ASN, sehingga proses pembelajaran dapat terus berkelanjutan.

Pada saat itu ditegaskan bahwa, Surat Penugasan terhadap Guru bukan ASN di sekolah negeri sebagai Guru Pengganti pengganti boleh dibuatkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, kepada Guru bukan ASN untuk mendapatkan NUPTK atau membutuhkan sebagai syarat mengikuti PPG.

Sedangkan untuk Guru bukan ASN di sekolah negeri yang telah memiliki Sertifikat Pendidik, maka dapat dibuatkan surat penugasan oleh Kepala Daerah sehingga bisa diusulkan untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru / Dana Sertifikasi. “Selain Guru bukan ASN, tentunya untuk Tenaga Kependidikan bukan ASN seperti Operator Sekolah, Tenaga Administrasi Sekolah, Laboran, dan lain-lain juga dapat dirujuk dengan ketentuan yang sama untuk mendapatkan Surat Penugasan Kepala Dinas,” katanya.

Dengan adanya legalitas status PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) bukan ASN, berupa surat penugasan dari Kepala Daerah / Kepala Dinas tersebut maka dibolehkan kepada PTK bukan ASN tersebut untuk diberikan insentif, atau bentuk tunjangan lainnya, dan pemberian honor atau gaji secara resmi melalui transfer ke rekening PTK bukan ASN dengan besaran yang lebih layak dan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. (*)