758.327 Pekerja Gugur Sebagai Peserta Penerima BLT Subsidi Gaji, Kenapa?

Ilustrasi Penerima BSU. foto: fin.co.id

JAKARTA, PALPOS.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, sebanyak 758.327 pekerja atau buruh tidak mendapatkan BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari data penerima BLT subsidi gaji.

Adapun jumlah data calon penerima BSU ada 8.508.527 pekerja/ buruh. Namun, setelah dilakukan pengecekan dan diverifikasi, ditemukan 758.327 data pekerja yang duplikasi bansos atau telah menerima bantuan sosial lain.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri memastikan, bahwa data tersebut dianggap gugur karena tidak memenuhi syarat penerima Program BSU.

“Kami telah melakukan verified data untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari data BSU,” kata Indah, Rabu (20/10/2021).

Indah pun mengatakan realisasi dan progres program BSU kini telah tersalurkan kepada 6.991.873 pekerja/buruh dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,9 triliun.

“Kami juga mendapat informasi, kami harus melaporkan BSU. Alhamdulillah per hari ini mengalami progress yang signifikan, dari target 8.783.350 pekerja,” pungkasnya. (der/fin)

 

 

Chandra (kiri). foto: istimewa

Berkas Dilimpahkan, Dua Kades Siap Disidang

PALEMBANG, PALPOS.ID – Berkas perkara dugaan korupsi Dana Desa (DD) yang menjerat dua oknum mantan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) pada Senin lalu resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Palembang.

Yakni mantan Kades Tanjung Keputran, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Muba bernama Bayumi dan mantan Kades Madya Mulya, Kecamatan Lalan, Kabupaten Muba.

Kasi Penuntutan Pidana Khusus Kejari Muba, Chandra SH saat dikonfirmasi Rabu, (20/10) membenarkan bahwa berkas kedua tersangka korupsi telah diserahkan kepada Panitera Tipikor Palembang untuk segera diadili.

“Benar, Senin (18/10) kemarin berkas dua tersangka tersebut sudah kami limpah, dan dinyatakan lengkap oleh petugas Panitera Tipikor Palembang, tinggal menunggu penetapan saja,” ungkap Chandra melalui sambungan teleponnya.

Adapun modus perkara kedua mantan Kades tersebut, Chandra menjelaskan bahwa keduanya diduga memperkaya diri sendiri, dengan cara menyelewengkan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasaran pada unit desa masing-masing.

“Untuk tersangka Kades Tanjung Keputran itu dana desa tahun 2014, diduga proyek pembangunan fisik sarana dan prasarana tidak sesuai RAB sehingga dugaan nilai kerugian negara berdasarkan audit senilai Rp413 juta,” terang Chandra.

Sementara, untuk tersangka oknum Kades Desa Madya bernama Bayumi, Chandra mengatakan, diduga menyelewengkan dana desa tahun 2012 dengan modus pada saat pencairan dana desa tahap pertama untuk pembangunan dua unit gapura.

“Nyatanya hanya satu gapura saja yang dibangunkan, bahkan pada tahap kedua pencairan dana desa ada dua gapura direncanakan untuk dibangun di desa tersebut, namun tidak ada sama sekali, diduga kerugian negara akibat perbuatan Kades Madya ini sekitar Rp74 juta,” jelasnya.

Dilanjutkannya, untuk saat ini kedua tersangka belum ada pengembalian kerugian negara, guna proses hukum lebih lanjut kedua tersangka yang dilakukan pemberkasan secara terpisah ini dalam status penahanan di Lapas Sekayu.

Keduanya pun, tambahnya disangkakan melanggar sebagaimana dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. (fdl/sumeks.co)