Tiga Jam Diperiksa, Tersangka Dugaan Korupsi BOK Langsung Ditahan Kejaksaan

Kejari Prabumulih melakukan penahanan tersangka dugaan korupsi BOK, Kamis (28/10). Foto: prabu/palpos.id

PRABUMULIH, PALPOS.ID – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Prabumulih tahun anggaran 2017, berinisial NM, Rabu (27/10).

NM yang merupakan mantan kepala bidang di Dinkes yang telah pensiun dini sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Prabumulih, setelah sebelumnya menjalani pemweriksaan selama 3 jam.

“Tersangka kita tahan selama 20 hari di Rutan Kelas IIB Prabumulih,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, Topik Gunawan SH MH melalui Kasi Intel Anjasra Karya SH didampingi Kasi Pidsus Wan Susilo SH, Rabu (27/10).

Dikatakannya, penahan tersebut dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan serta sebagai antisipasi supaya tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. “Kita lakukan supaya mempermudah penyidikan,” ujarnya.

Lebih lanjut Kasi Intel menjelaskan, kasus dugaan korupsi dana BOK tersebut bermula tahun 2017 silam. Dimana pemerintah kota (Pemkot) Prabumulih melalui Dinas Kesehatan membuat program pelayanan kesehatan ke rumah-rumah masyarakat (Home Visit) yang dilaksanakan oleh puskesmas-puskesmas di Kota Prabumulih.

“Nilai anggarannyaseratus empat puluh satu juta yang bersumber dari APBD Kota Prabumulih,” bebernya seraya menuturkan dalam kegiatan tersebut dianggarkan honor bagi tenaga kesehatan yang ditunjuk namun pada pelaksanaannya tenaga kesehatan banyak yang tidak menerima honor tersebut.

“Tersangka NM menggunakan honor para petugas untuk kepentingannya pribadi, tersangka selaku PPTK pada saat itu memalsukan tandatangan penerima,” urainya.

Karena perbuatan itu sambung Anjasra, negara mengalami kerugian Rp141 juta. “Kami masih terus melakukan pendalamaan guna menemukan fakta baru, apakah ada keterlibatan oknum atau pejabat lainnya,” tuturnya.

Lebih lanjut Anjasra menegaskan, tersangka NM dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perbuhahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 3 jo Pasal 18 KUHP. “Ancaman hukumannya selama 20 tahun penjara,” pungkasnya. (*)

Editor: Bambang Samudera