Kelalaian Belum Tentu Lakukan Penyelewengan

Screenshot Aplikasi Sirup pada kantor Sat Pol PP Empat Lawang kosong atau tidak dicantumkan sama sekali. Foto: istimewa/padri/palpos.id

Anggaran Pelatihan Pol PP Desa Tak Masuk SIRUP

EMPAT LAWANG, PALPOS.ID – Sekecil apapun kesalahan atau kelalaian yang menyangkut hukum negara bisa berakibat fatal. Perlunya pengetahuan dan konsultasi yang baik dan benar, agar bisa mengurangi tindak pidana, baik pidana kriminal maupun tindak pidana korupsi.

Namun, pentingnya tindakan tegas dari penegak hukum agar kesalahan kesalahan kecil tidak terulang kembali. Apalagi kesalahan itu dibuat dengan sengaja untuk mengelabui banyak orang.

Seperti yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Empat Lawang, yang melaksanakan kegiatan pelatihan kepada ratusan anggota Pol PP Desa dengan menggunakan keuangan negara Rp300 juta itu, tanpa menampilkan rencana kegiatan di aplikasi SIRUP.

Yang seharusnya menurut surat edaran presiden RI dan Ketua LKPP setiap yang menggunakan keuangan negara harus mencantumkan anggaran ke aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), agar keuangan negara yang dipakai bisa diawasi langsung oleh masyarakat dengan keterbukaan publik yang telah diatur pada UU nomor 40 tahun 2008 (KIP).

Tidak adanya keterbukaan publik bisa berpotensi tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, yang mana pemerintah republik indonesia mengajak seluruh elemen lapisan masyarakat untuk memerangi tindak pidana korupsi.

Sementara Kepala Kejakasan Negeri Empat Lawang Sigit Prabowo SH MH saat dikonfirmasi terkait penggunaan keuangan negara yang dilakukan Sat Pol PP Empat Lawang melaksanakan kegiatan pelatihan terhadap 338 anggota Pol PP terkesan dirahasiakan.

Jika Negara Indonesia ini negara hukum maka jika sudah diamanahkan oleh UU No 40 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka pelaksanaan Pelatihan Pol PP Desa menggunakan uang Negara/Daerah wajib dipublikasikan,

“Supaya masyarakat juga ikut melakukan sosial kontrol terhadap pelaksanaan pelatihan tersebut atas penggunaan anggaran Negara/Daerah yang ada, sehingga penggunaan anggaran tersebut benar-benar sesuai peruntukan dan sesuai spesifikasi barang/jasa yang diadakan,” Kata Sigit Prabowo Kepala Kejari Empat Lawang melalui pesan singkat whatsapp (WA), Sabtu (13/11).

Saat ditanya untuk tindak lanjut dari Kejari Empat Lawang itu sendiri terkait penggunaan anggaran untuk pelatihan anggota polpp yang tidak di tampilkan di Aplikasi sirup, Apakah akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan?

Kejari Empat Lawang menjelaskan, penyelidikan kasus untuk memanggil jika diindikasikan adanya dugaan penyelahgunaan wewenang yang berdampak merugikan keuangan negara.

“Penyelidikan kasus dengan melakukan pemanggilan itu jika diindikasikan/ada dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan diduga telah terjadi kerugian keuangan negara yang merugikan keuangan Negara,’ ungkapnya.

Kalau kata Sigit, Pelatihan Anggota Pol-PP Empat Lawang itu tidak di sampaikan ke dalam Aplikasi Sirup, dirinya mengklaim adanya kelalaian dari pihak terkait dan itu, jelas Sigit tidak berarti melakukan penyelewengan keuangan negara.

“Terkait tidak disampaikan kedalam Aplikasi SIRUP itu kemungkinan ada kelalaian saja dari pihak terkait, Kalau mengarah belum berarti melakukan penyelewengan, karena disini butuh bukti yang cukup untuk mengarah telah terjadinya penyelewengan,” terangnya.

Saat ditanya kembali, apakah ada upaya dari kejari untuk menyidik tertutupnya pemakaian keuangan negara yang seharusnya masyarakat juga diperlukan untuk mengawasi? Kajari Empat Lawang Sigit Prabowo hanya mengirimkan Stiker / Emoji yang menggunakan masker. (*)

Editor: Bambang Samudera