Penyampaian Laporan Reses, Dewan Minta Walikota Tidak Diwakili

Penyampaian laporan hasil reses oleh dewan ke Walikota. (Foto : Yati/Palpos.id)

LUBUKLINGGAU, PALPOS.ID – Rapat Paripurna DPRD Lubuklinggau dalam beberapa pekan terkahir selalu tertunda. Hal itu disinyalir ada unsur kesengajaan dari anggota dewan sebagi bentuk protes karena ketidak hadiran Walikota Lubuklinggau.

Belakangan terungkap anggota DPRD Lubuklinggau sengaja menunda paripurna, sebagai salah satu bentuk protes karena beberapa aspirasi dewan sebelumnya tidak terakomodir. Karena itu, DPRD Lubuklinggau sepakat untuk menyampaikan sendiri hasil reses perorangan langsung ke Walikota Lubuklinggau, tanpa diwakili Sekda dan juga Wakil Walikota.

“Teman-teman sepakat agar laporan hasil reses perorangan disampaikan langsung ke Walikota tanpa diwakili Sekda ataupun Wakil Walikota dalam paripurna ini, karena banyak aspirasi dewan yang tidak sampai,” ungkap Ketua DPRD Lubuklinggau, H Rodi Wijaya, dalam rapat paripurna dengan agenda mendengarkan laporan hasil reses perseorangan, di ruang Paripurna DPRD Lubuklinggau, Petanang, Senin (22/11).

Dalam rapat itu, laporan tidak dibacakan per-daerah pemilihan (dapil), melainkan berkas laporan diserahkan secara langsung per-dapil ke Walikota Lubuklinggau.

Ketua DPRD Lubuklinggau, dijumpai usai paripurna menegaskan bahwa penyampaian secara langsung hasil reses itu diharapkan bisa diakomodir oleh eksekutif. Selain itu juga menepis adanya anggapan bahwa kedekatannya dengan walikota selama ini yang membuat aspirasi dewan tidak tersampaikan.

Sementara Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe (Nanan), membantah bila ada aspirasi dewan yang tidak sampai kepada dirinya. Tetapi hal itu karena keterbatasan anggaran.

“2020 tersedot 131 miliar 2021 31 miliar. Belum lagi ada perubahan dari SIMDA ke SIPD ini yg menyebabkan penyerapan anggaran kita masih rendah,” tegasnya.

Namun saat ini lanjutnya, pembangunan sudah 90 persen penyerapan anggaran 65 persen. Adanya perbaikan, perubahan sistem yang menjadi kendalanya.  “Ini bukan kehendak kita, tapi bersyukur kita masih bisa membangun bisa investasi,” ujarnya.

Kebetulan, lanjut Nanan, saat ini tengah dilakukan pembahasan APBD 2022. Sehingga hasil reses dari DPRD Lubuklinggau tinggal disinkronkan. “Mudah-mudahan 50 persen dari hasil reses itu bisa terakomodir,” katanya.

Kalaupun tidak, dikatakan Nanan, akan menjadi catatan pada APBD Perubahan, atau untuk tahun anggaran kedepannya. (*)