Cegah Konflik Pertanahan, Launching Aplikasi Dokter Dispertan

Pemkab OKI saat melaunching aplikasi Dokter Dispertan guna mencegah konflik pertanahan, Selasa (23/11). Foto : Humas Diskominfo OKI

KAYUAGUNG, PALPOS.ID – Mencegah konflik pertanahan, Pemkab OKI melaunching aplikasi Dokter Dispertan, dan FGD penentuan masyarakat hukum di Kabupaten OKI, Selasa (23/11).

Sekda Kabupaten OKI H Husin SPd MM MPd mengatakan, potensi konflik pertanahan mendapat perhatian khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI).

Lantaran terdapat beberapa masyarakat yang mengklaim bahwa di desanya terdapat tanah hak ulayat alias tanah adat.

“Klaim ini berpotensi menimbulkan konflik apabila bersinggungan dengan perusahaan perkebunan, kehutanan dan galian tambang yang ada di Kabupaten OKI. Untuk mencegah konflik, Pemkab OKI melakukan identifikasi, sekaligus verifikasi atas klaim tanah ulayat, masyarakat hukum adat, dan hak ulayat,” ungkapnya, Rabu (24/11).

Ditambahkannya, tanah hak ulayat sendiri adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, yang menurut kenyataannya masih ada. Dimana  tanah ulayat ditentukan dengan 3 syarat yaitu adanya tanahnya, adanya masyarakat hukum adat, dan ada hukum adatnya.

“Di era digital seperti sekarang ini, Pemkab OKI melalui Dispertan menyadari akan pentingnya penerapan sistem e-Government dalam memberikan kepastian penanganan pengaduan sengketa dan konflik pertanahan yang dapat menjangkau masyarakat di seluruh pelosok Bumi Bende Seguguk,” ujarnya.

Dikatakannya lagi, aplikasi Dokter Dispertan, Dokumen Terpadu Elektronik Dinas Pertanahan, menjadi inovasi baru guna mempermudah masyarakat dalam hal pengaduan sengketa dan konflik pertanahan di OKI.

Dia berharap kehadiran aplikasi ini menjadi optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi di Kabupaten OKI.

“Kemudian, juga membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi serta layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut, dari sisi masyarakat, transparansi akan lebih bisa dilihat oleh masyarakat karena syarat utama penggunaan teknologi informasi untuk proses kerja dan pelayanan publik adalah untuk proses pelayanan yang baku dan standar yang jelas, juga akan timbul kejelasan atas langkah-langkah apa yang dilakukan dalam pelayanan publik tersebut. (*)

Editor: Bambang Samudera