Dana Pendampingan APH di BPPD Palembang Disetujui Rp 500 Juta

H Alex Andonis. (Foto : Istimewa)

JAKABARING, PALPOS.ID – Kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) di Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang seyogiyahnya maksimal. Pasalnya anggaran pendampingan bagi APH Rp 500 juta disetujui DPRD Palembang.

Hal ini diputuskan dari rapat internal Komisi II DPRD Kota Palembang. “Hasil rapat bersama pimpinan dan anggota Komisi II pada Selasa (23/11), telah disepakati bahwa dana pendampingan (bagi APH,Red) mencapai Rp 500 juta. Awalnya anggaran diusulkan BPPD sebesar Rp 1 miliar,’ jelas Alex Andoni, Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang, Rabu (24/11).

Alex menambahkan, alasan utama belum disetujuinya semua usulan (Rp 1 miliar,Red) dana pendampingan itu lantaran BPPD Kota Palembang baru memiliki payung hukum atau MoU dengan Kejari. “Sedangkan Polrestabes, Kodim 0418 dan Detasemen Pomdam II Sriwijaya, belum ada MoUnya,” ujar politisi asal PDI Perjuangan ini.

“Soal dana pendampingan (APH,Red)  Rp 500 juta itu sudah diketuk palu tapi masih akan dibahas kembali di Banggar (Badan Anggaran) bersama TAPD Kota Palembang,” tandasnya.  Dikatakan Alex, pihaknya tidak bisa memaksakan anggaran tersebut disetujui karena ditakutkan ada temuan di kemudian hari.“Jika nanti sudah ada MoUnya maka bisa dibahas kembali atau bisa masuk di APBD Perubahan 2022,” pungkasnya. (*)