Pembangunan Pasar Belum Miliki Izin

Ketua dan anggota komisi II DPRD Palembang Sidak pembangunan pasar Jalan Pangeran Ratu 15 Ulu. (Foto : Istimewa)

PALEMBANG, PALPOS.ID – Pelaksanaan pembangunan pasar di Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, samping Pasar Cheng Ho Kecamatan Jakabaring, diduga tidak dilengkapi izin. Selain itu pembangunan pasar tersebut juga dinilai melanggar Garis Sempadan Jalan (GSJ) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB).

Hal ini menjadi temuan Komisi II DPRD Kota Palembang saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) belum lama ini. Sidak sendiri dipimpin   Alex Andonis, selaku Ketua Komisi II yang dihadiri Fahrie Adianto selaku wakil Ketua komisi, Pomi Wijaya selaku Sekretaris Komisi.

Para anggota komisi yang hadir Abdullah Taufik, RM Yusuf Indra Kesuma, Sudirman, M Arfani, dan Muhammad Hibbani. Sidak sendiri dilakukan bersama pihak PD Pasar Palembang Jaya. Terkait temuan lapangan ini, lembaga wakil rakyat akan membawanya ke dalam rapat komisi dengan memanggil pihak terkait.

“Dari temuan kita bersama Dirut PD Pasar Palembang Jaya, sebenarnya pembangunan pasar sudah hampir rampung namun persoalannya belum memiliki izin dari Pemkot Palembang termasuk juga izin dari PD Pasar,” ungkap Fahrie Adianto, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang, disela-sela Sidak.

Untuk itulah lanjut Fahrie, pihaknya meminta Pemkot Palembang melalui dinas terkait segera turun ke lapangan guna memastikan perizinan pembangunan pasar tersebut. “Ini (pembangunan pasar,Red) merupakan potensi untuk pemasukan PAD. Jadi jangan sampai kecolongan apalagi ini masalah yang sangat krusial yakni soal perizinan,” tandasnya

Politisi asal Partai Golkar ini menambahkan, persoalan pembangunan pasar tersebut tak hanya masalah izin namun juga soal GSB dan GSJ. “Karena pembangunan pasar itu sangat dekat dengan jalan atau lebih maju dari ruko di kawasan sekitar. “Jadi masalah harus segera diselesaikan dan jangan sampai berlarut-larut,” tandas Fahrie lagi.

Di tempat yang sama, Dirut PD Pasar Palembang Jaya, Abdul Rizal  mengatakan, untuk mendapatkan izin, pengelola harus melampirkan dahulu susunan kepengurusan tersebut lalu mendapatkan rekomendasi dari PD Pasar.“Hingga saat ini, kita (PD Pasar Palembang Jaya,Red) belum mengeluarkan rekomendasi untuk pembangunan pasar tersebut. Tentu atas temuan ini, kita akan panggil pengelolanya,” ucapnya. (*)