Tindak Tegas Pegawai Dishub Berbuat Diluar Wewenang

Antonio Romadhon SSos MM, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten OKI. Foto: diansyah/palpos.id

KAYUAGUNG, PALPOS.ID – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten OKI akan tindak tegas pegawai yang berbuat atau bertindak diluar wewenang. Pasalnya, ulah oknum tersebut dapat merusak citra kantor di mata masyarakat.

Kepala Dishub OKI, Antonio Romadhon SSos MM mengatakan, tindakan diluar wewenang dimaksud, seperti melakukan pungutan liar (pungli) atau ada yang menggunakan narkotika.

“Diluar wewenang kantor atau Dishub, ya harus kita berhentikan. Karena sudah jelas mereka menandatangi fakta integritas itu di atas materai, jadi siapa yang berani melanggar artinya harus merima resiko tersebut,” ungkapnya saat dikonfirmasi Palpos.Id, Rabu (24/11).

Ditambahkannya, mereka juga menerima atau memasukkan pegawai bukannya dengan menggunakan duit. Dimana, menurutnya sejak zaman dia menjadi sekretaris sampai menjadi kepala dinas, satu rupiah pun tidak pernah memintai duit kepada orang untuk menjadi pegawai disana.

“Kalau saya ingin menolong ya menolong benar-benar. Karena saya juga punya anak, otomatis begitu saya membantu orang begitu juga orang itu membantu kita. Dan saya tidak mau meminta imbalan, tapi Allahlah yang membalasnya,” ujarnya.

Disinggung apakah PTDH dilakukan berdasarkan jumlah pungli yang dilakukan oleh oknum. Dia menuturkan, para pegawainya sudah menandatangani fakta integritas, dimana tertera dalam point tujuh, yakni jika mereka melakukan pelanggaran atas pungutan liar atau pungli maka siap diberhentikan.

“Berarti mereka mengindahkan apa yang sudah saya sampaikan atau arahkan. Ini bukan sekedar pungli, dimana di setiap rapat, pertemuan, atau setiap copy moorning pasti saya sampaikan. Sehingga oknum itu, walaupun melakukan pungli hanya satu kali tetap diberhentikan,” jelasnya.

Sebelumnya, Dishub OKI telah memberhentikan empat orang anggota mereka karena terlibat pungli yang terjadi di Jalan Sepucuk, Kelurahan Kota Raya, Kecamatan Kayuagung, Senin (15/11) sekitar pukul 10.00 WIB lalu.

“Alhamdulillah, Senin (22/11) keempat anggota itu sudah kita berhentikan. Pada pukul 14.00 WIB, saya kumpulkan disini, saya panggil dan diberikan pengarahan. Tidak ada denda atau sanksi pidana kepada mereka, namun mudah -mudahan memberikan efek jera supaya jangan dicoba-coba. Kedepan, dengan adanya PTDH ini anggota di lapangan lebih mawas diri. Setidaknya, yang bukan wewenang kita jangan dilakukan,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Kabid Dal Ops Dishub OKI, Ardhiles menerangkan, petugas mereka yang berada di lapangan namanya anggota Dal Ops. Dimana saat ini, ada 36 anggota Dal Ops yang mereka miliki yang masih berstatus Non PNS.

“Sebelum pemberhentian jumlahnya ada 40 orang. Dan tugas atau tupoksi asli mereka ialah pengawasan dan pengendalian. Dalam artian kecil, jika ada kemacetan lalu lintas, tugas mereka juga untuk mengurainya. Kemudian pengepaman, dimana kalau terkait dengan Pemda, tapi kalau diluar Pemda, biasanya mereka minta bantu. Sedangkan, untuk anggota PNS sendiri ada 4 orang,” imbuhnya.

“Jadi terkait pungli itu yakni penyalahan kewenangan, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadin tadi. Bukan menjadi kewenangan mereka, tapi mereka berani melakukannya. Dan untuk pengawasan terhadap anggota itu bukan tidak dilakukan atau kurang, justru lebih malah,” terangnya.

Lebih lanjut, mereka sudah memberikan pembinaan setiap hari, meskipun begitu tinggal kesadaran personal masing-masing. Dimana pungli oleh keempat anggota mereka itu, menurutnya memang karena godaan di lapangan. (*)

Editor: Bambang Samudera