Dewan OI Minta Pelaksanaan Pilkades 2022 Zero Konflik

Rahmadi Djakfar Anggota DPRD fraksi Partai PBB. (Foto : isro/Palpos.id)

INDRALAYA, PALPOS.ID – Anggota  DPRD  Kabupaten Ogan Ilir dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), Rahmadi Djakfar tantang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat selaku penyelenggara dan pembuat peraturan agar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan pada Oktober 2022 nanti harus zero konflik dan zero pengaduan.

Pernyataan itu ia ungkapkan usai menghadiri rapat Fokus Grub Diskusi (FGD) penyusunan draf Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang pemilihan kepala desa, di Ruang Rapat Bupati setempat, Rabu (12/01).  “Oleh karenanya cara dan regulasinya harus dipersiapkan secara matang,” ungkap Rahmadi.

Dikatakannya, Perbub itu intinya adalah penegasan dan aturan yang dibentuk diluar peraturan daerah. Misalnya, terkait besaran denda atau  terkait aturan tata cara pelaksanaan. Namun tidak boleh bertentangan dengan aturan yang diatasnya. “Artinya, kita berusaha meminimalisir resiko. Menghilangkan resiko tentu tidak mungkin, maka dari itu kita perbaiki aturan mainnya,” jelasnya.

Sementara langkah Dinas PMD Ogan Ilir dalam mengakomodir semua stakeholder untuk penyusunan draf Peraturan Bupati dinilai nyaris sempurna sehingga dapat diterapkan pada pilkades mendatang dan hal ini harus disambut dengan baik.

Sementara Kepala Dinas PMD OI, Akh Lutfi selaku penyelenggara Pilkades serentak mengungkapkan, rapat itu dilakukan dalam rangkaian meminta masukkan, kritik, saran dan usulan untuk merumuskan draf peraturan bupati dalam penyelenggaraan pilkades serentak 2022.

“Dari situlah kami dapat merumuskan Peraturan Bupati Ogan Ilir yang terbaik.  Sebagai upaya untuk kelancaran dan antisipasi semua kemungkinan yang akan terjadi,” jelasnya.

Disinggung terkait politik uang yang telah membudaya bahkan sampai ke pelosok desa, Lutfi mengungkapkan, setelah rapat perdana ini, pihaknya akan kembali menggelar rapat khusus yang melibatkan Polres, Kejari, Forum Kepala Desa dan pihak terkait lainya, sebagai upaya meminimalisir hal itu terjadi.

Setelah semua data dinyatakan valid barulah diajukan ke pemerintah provinsi atas persetujuan Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar.

“Sehingga mereka paham betul terkait peraturan. Setelah tahu dan paham aturan, maka kalau mereka melanggar maka urusanya dengan pihak kepolisian. Masuk ke ranah pidana,” jelasnya.

Untuk diketahui dalam pelaksanaanya tim penyelenggara pada pilkades serentak 2022 nantinya diketuai oleh Asisten 1 Pemkab OI, Dicky Syailendra, Sekretaris Dinas PMD dilengkapi dengan Kelompok Kerja (Pokja) serta tim penyelesaian masalah. “Pilkades ini akan diadakan di 173 desa dengan total anggaran yang digelontorkan Rp10 miliar,” tutup Lutfi. (*)