Pelanggar Prokes di Prabumulih Terancam Denda

Drs H Idham Tergun saat menyampaikan pendapatnya terkait pengembangan sektor perikanan di Kota Prabumulih, dalam rapat paripurna, belum lama ini.(Foto:Prabu/Palpos.id)

PRABUMULIH, PALPOS.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, H Drs Idham Tergun mengimbau kepada seluruh warga Kota Prabumulih, untuk tetap menjalankan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.

Pasalnya, dalam waktu dekat Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih akan menerapkan sanksi denda bagi pelanggar prokes covid-19. “Ya dalam waktu dekat pemerintah mulai menerapkan sanksi denda,” ungkap Idham Tergun, Jumat (14/01).

Dikatakannya, terkait penerapan sanksi denda tersebut pemerintah telah mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang prokes covid-19. “Saat ini kami tengah melakukan pembahasan empat raperda, salah satunya raperda tentang prokes covid-19,” ujar politisi Partai Hanura ini.

Masih kata mantan Direktur PD Petro Prabu ini, dalam raperda tentang prokes covid-19, terdapat pasal yang mengatur tentang sanksi bagi pelanggar prokes covid-19.

“Jadi kami dapat gambaran dari pemerintah, bagi pelanggar individu terancam denda Rp50 ribu sedangkan kalau badan atau penyelenggara kegiatan itu dendanya Rp500 ribu,” ucapnya.

Lebih lanjut Idham menuturkan, pihaknya menargetkan pembahasan empat raperda tersebut dapat diselesaikan Maret 2022 mendatang. “Mudah-mudahan Maret sudah rampung, tapi kita lihat nanti mungkin bisa lebih cepat selesai,” tuturnya.

Jika raperda tersebut telah disahkan menjadi peraturan daerah kata Idham, pemerintah wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum perda tersebut diterapkan.

“Sosialisasi harus ditingkatkan sehingga informasi ini sampai kepada masyarakat dan lebih penting pemerintah dan lembaga harus memberi contoh dalam perilaku dan pemakaian prokes,” pungkasnya. (*)